Ganyang Mafia Hukum Jadi Program SBY

Perselisihan antara KPK dan POLRI yang kian memanas menjadikan makin terkuaknya praktik perdagangan hukum yang melibatkan para oknum lembaga peradilan yang berada di jalur proses hukum. Sistem peradilan jadi terkontaminasi, orang jujur tersandera sistem dan keadilan terasa sulit ditegakkan karena orang yang melanggar hukumpun bisa dengan leluasa mengatur hukum. Ini memang sudah lama menjadi issue tapi baru pada saat inilah terlihat secara terbuka diwakili sosok Anggodo Widjojo. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab dimana di Indonesia ini terlihat yang kuat makin digjaya sedangkan yang lemah harus selalu jadi pihak yang kalah.Tragedi ini kelihatannya membuat Presiden SBY geram, sehingga dicetuskanlah program pemberantasan mafia hukum sebagai program utama 100 hari kabinetnya. Temanya cukup menantang yaitu GANYANG MAFIA (GM).

Menurut Presiden SBY, mafia hukum adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, serta pungutan yang tidak semestinya. Mafia ini merusak keadilan dan kepastian hukum dan menimbulkan kerugian dan mendatangkan keuntungan yang tidak legal.

Lanjutnya, Mafia hukum bisa ada dimana saja seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, departemen-departemen, pajak, Bea Cukai, daerah dan lain-lain. SBY juga menyatakan prakteknya memang tidak semudah yang dibayangkan, perlu kerja keras dan tidak dengan sekali tindakan bisa langsung bersih. Tetapi apabila kita gebrak pasti mencapai hasil! Tandasnya.

Presiden juga meminta kepada masyarakat yang sedang atau pernah menjadi korban mafia hukum untuk melaporkan kepada Presiden dengan mengirim surat melalui PO BOX 9949 Jakarta 10000 dengan kode GM atau Ganyang Mafia. Tentunya dengan mencantumkan identitas yang jelas untuk menghindari fitnah namun identitas pelapor akan dirahasiakan. Presiden SBY mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membuat system makin bersih dengan bekerja sama membongkar dan memberantas mafia hukum sehingga hukum dapat berdiri tegak

Tekad Presiden ini hendaknya bisa direalisasikan dengan segenap kesungguhan hati, karena memang dibutuhkan kekuasaan yang berhati nurani untuk memberangus praktik mafia yang sudah begitu kuat mengakar. Seluruh pejabat pengambil keputusan juga hendaknya ikut ambil bagian dengan tulus dan sungguh sungguh mengawal program ini. Agar kerja keras dan energi kita (rakyat) yang dicurahkan dalam bentuk partisipasi aktif tidak sia sia.